Home > Uncategorized > 7 (tujuh) tipe peluang bisnis

7 (tujuh) tipe peluang bisnis

Dealer/Distributor

Adalah individu atau perusahaan yang membeli hak untuk menjual suatu produk, misalnya mesin photocopy atau mobil dari suatu perusahaan, dan ia (pihak yang membeli hak) diperkenankan menggunakan merek dagang perusahaan tadi. Misalnya, perusahaan yang menjadi dealer atau distributor Toyota dapat saja memajang merek Toyota di show room-nya, akan tetapi ia bukan perusahaan Toyota. Pengertian dealer dan distributor acap kali tumpang tindih daiam praktiknya. Namun secara teoritis distributor dapat menjual ke beberapa dealer, sedangkan dealer biasanya menjual ke ritel atau konsumen;

Lisensi (Product and Brand Licenses)

Lisensi, yang asal katanya dari kata Latin, “licentia”, acap kali tumpang tindih dengan pengertian waralaba. Ada 2 bentuk Iisensi, yaitu produk dan merek – adalah izin yang diberikan oleh pemilik teknologi, know-how, merek atau suatu penemuan yang disebut pemberi lisensi (licensor) kepada pihak Iain, disebut penerima lisensi (licensee). Lisensi produk kebanyakan dalam bidang teknologi, peralatan atau product line, sedangkan lisensi merek di bidang jasa. Misalnya pemberian lisensi produk ban mobil (Goodyear, Dunlop) atau sepatu olah raga (Yonex, Nike). Lisensi produk mirip dengan waralaba produk (product franchises) dan lisensi merek (contohnya: Arrows, Disney) dengan waralaba merek dagang (tradename franchises);

Umumnya dalam waralaba, Iisensi (izin khusus) yang diberikan kepada Tenlvaralaba ruang Iingkupnya Iebih Iuas. Misalnya dalam Pewaralabaan format bisnis, yang diberikan atau diizinkan adalah Terwaralaba boleh menggunakan sistem usaha yang utuh dan menyeluruh guna menjalankan suatu usaha. Jadi bukan hanya teknologi, produk dan merek, tetapi suatu paket perangkat usaha secara Iengkap. Akan tetapi, seperti telah diuraikan sebelum ini, di lapangan sulit membedakan praktik Iisensi (khususnya merek) dengan waralaba;

Multilevel/Direct Sales Business

Pihak pelaksana sering juga disebut (main) distributor, merekrut tenaga – tenaga penjual independent (yang disebut downline) untuk menjual produk kepada relasi terdekat seperti saudara, teman, tetangga dan sebagainya. Kadangkala, dalam rekrutmen tenaga penjual (sales force) memperoleh komisi tambahan. i Multilevel berkembang pesat di Indonesia sejak awal 1990-an. Terutama ketika memasuki era krlsis ekonomi (pertengahan lahun 1997) yang menyebabkan terjadinya banyak pemutusan hubungan kerja. Multilevel menjadi alternatif lapangan kerja lmru. Namun, di balik keberhasilan multilevel sebagai alternatif lapangan kerja tidak sedikit kritik yang ditujukan kepadanya, terutama karena adanya skema piramida. Yaitu, suatu sistem dimana mereka yang berada di puncak atau kerucut piramida menikmati keuntungan yang besar, sedang yang berada di bawahnya, relatif tidak;

Rack Jobber

Adalah penjualan produk-produk milik suatu perusahaan yang diletakkan/dipajang di rak-rak yang letaknya strategis di toko yang biasanya berada di suatu mall dan atau super/hyper Kerjé sama biasanya berdasarkan consignment basis. Pembayaran bagi rack jobber dilakukan dengan menerima komisi dari setiap penjualan produk;

Vending Machines

Para peminat peIuang bisnis membeli vending machine dari opportunity seller, yang juga akan mencarikan/menentukan wilayah, lokasi, dan rute untuk vending machine tersebut diletakkan. Modal untuk menjalankan peluang bisnis ini cukup besar, karena harus membeli vending machine, sekaligus produk (merchandise). Keuntungan dari pihak yang membeli vending machine adalah dari pengumpulan uang dan melakukan restock vending machine. Kunci keberhasilan dari tipe bisnis ini adalah penempatan machines sebaiknya berada di daerah high foot traffic. Tipe vending machine ini belum populer di Indonesia;

Cooperatives

Versi yang lebih Ionggardari pengaturan lisensi. Tipe ini memberikan kesempatan kepada penerima peluang bisnis untuk berafiliasi dengan suatu jaringan bisnis yang sama, umumnya untuk keperluan promosi dan citra perusahaan (corporafe image);

Partnership (Kemitraan)

Berbeda dengan keenam tipe di ataé yang berkembang pesat di AS, Partnership sangat berkembang di Indonesia, tetapi tipe ini tidak dikenal di AS. Praktik kemitraan di Indonesia dilakukan dengan cara, pihak pemberi kemitraan memberikan suatu paket usaha atau konsep usaha kepada penerima kemitraan, untuk bekerja sama dalam menjalankan suatu bisnis, misalnya, pembelian dan penjualan/pemasaran produk/jasa berbasis royalti atau sistem bagi hasil dan sebagainya.

Saat ini, bentuk peluang bisnis yang berkembang pesat adalah kemitraan yang dalam praktiknya mirip dengan waralaba atau Iisensi (produk) yang diselenggarakan tidak berdasarkan PP No.42 Tahun 2007.

Pola kemitraan yang bernuansa waralaba ini betuhbetul tumbuh dari “bawah” dan merupakan kreasi pengusaha mikro dan kecil Indonesia

Hal yang menarik dalam perkembangan kemitraan adalah tumbuhnya pola kemitraan berbasis syariah. Praktik kemitraan syariah saat ini banyak dijalankan oleh usaha rumah makan Padang — yang awalnya dirintis/dipelopori oleh Haji Bustamam, pemilik Rumah Makan “SEDERHANA”.

Seperti disebut dalam Pasal 15 PP No. 17 Tahun 2013, kemitraan dan waralaba, yang dijadikan prioritas adalah dalam bidang-bidang:

  1. Perdagangan;
  2. Kebudayaan dan Pariwisata;
  3. Perhubungan;
  4. Komunikasi dan Informatika;
  5. Pendidikan;
  6. Kesehatan;
  7. Dan Iain-Iain.

Seperti telah dibahas dalam bab sebelum ini, penggunaan produksi dalam negeri adalah suatu keutamaan, namun tidak mutlak. Dalam PP No. 17 Tahun 2013 ditegaskan kembali, bahwa pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan jpenggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri, sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan atau dijual berdasarkan perjanjian.

Menyimak ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan produksi dalam negeri harus memenuhi standar mutu yang diperjanjikan. Bila produksi dalam negeri belum memenuhi persyaratan mutu, maka dapat digunakan produk yang memenuhi standar mutu dari Iuar negeri. Seperti telah dibahas pada bab sebelum ini, penulis menyarankan penggunaan produk dari Iuar negeri sebaiknya hanya untuk sementara waktu saja. Dan ada kewajiban dari mitra asing untuk melakukan substitusi produk/jasa, yang tadinya dari Iuar negeri, menjadi buatan dalam negeri secara bertahap.

Dalam rangka pengawasan kemitraan, PP ini menunjuk KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) untuk menjalankannya. Karena PP ini baru diterbitkan, maka pekerjaan dan hasil kerja KPPU belum efektif. Dalam pandangan penulis, seharusnya dalam waktu dekat ini KPPU segera memberikan pengarahan kepada Kementerian Perdagangan terkait dengan Permendag No. OT/M-DAG/PER/2/2013, khususnya aturan tentang “penyertaan modal” yang berpotensi merugikan UKM, selain bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2008 dan PP ini sendiri.

Untuk menjadikan kemitraan usaha yang bertumbuh pesat ini menjalankan praktik usaha sehat, tampaknya perlu dibuat peraturan khusus yang mengatur Iebih rinci tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra secara fair dan kewajiban melakukan disclose dalam penawaran kemitraan usaha (mencontoh aturan di AS). Di samping itu, melakukan pembinaan usaha-usaha yang dijalankan secara kemitraan, termasuk joint venture antara perusahaan lokal dengan perusahaan asing. Yaitu, mengarahkan usaha-usaha joint venture dengan asing, melakukan kemitraan waralaba dengan UKM, tidak hanya membentuk company owned units seperti yang selama ini terjadi.

 

Categories: Uncategorized Tags: